Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Pemberantasan Kemiskinan

Kemiskinan adalah masalah global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH), program
ini diluncurkan pada tahun 2007. PKH sendiri telah masuk ke Kabupaten Malang sejak tahun 2013, salah satu penerima program ini adalah Desa Kanigoro, Kecamatan
Pagelaran. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Kanigoro karena jumlah penerima program ini merupakan yang terbesar dari desa lain di Kecamatan Pagelaran dan pada periode 2013-2019 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH
yang keluar dari program tersebut sedikit dibandingkan dengan desa lain. Pelaksanaan PKH di Desa Kanigoro dikaji menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, yang melihat implementasi
sebagai model proses politik dan administrasi. Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu konten kebijakan dan lingkungan implementasi. Dalam pelaksanaan program tersebut sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, ada bantuan penerima dari pendamping
PKH yang ditunjuk kementerian. Ada juga kegiatan verifikasi dan update data komponen penerima PKH, serta kegiatan kelompok. Namun, penetapan KPM penerima bantuan PKH belum efektif, karena data yang digunakan adalah
data lama sehingga banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Tingkat respon dan kepatuhan dalam pelaksanaan PKH di Desa Kanigoro masih minim, kurangnya respon dari pendamping PKH dan pemangku kepentingan di tingkat atas dalam menangani kendala di lapangan.